SSDI - “There’s no free lunch” istilah tersebut menjadi cerminan bagaimana pemerintah akan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2017 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia menegaskan, pemerintah dan DPR telah berkomitmen duit negara tahun depan akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja,” tegas Jokowi dalam pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa (16/8/2016).
Untuk memastikan penggunaan anggaran tahun depan sesuai dengan komitmen tersebut, Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit penggunaan anggaran untuk pembangunan.
Mantan Walikota Solo menuturkan, sejak 2015, BPK telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah.
Ia menilai selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel.
“BPK memberikan perhatian dan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna pencapaian tujuan negara,” kata Jokowi.
Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati asumsi makro dalam Rancangan APBN 2017 pada Senin, 18 Agustus 2016 lalu. Sementara pembahasan anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga masih berjalan di DPR bersama instansi pengguna anggaran terkait.
Berikut adalah asumsi makro ekonomi RAPBN 2017 yang telah disepakati:
– Pertumbuhan Ekonomi 5,2 – 5,6 persen
– Inflasi 3 – 5 persen
– Suku Bunga SPN 3 Bulan 5 – 6 persen
– Nilai tukar Rp13.300 – Rp13.600 per dolar
Sementara untuk asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan target lifting minyak dan gas bumi belum disepakati.
Pemerintah mengusulkan ICP bisa berada di level US$35 – US$45 per barel. Sementara lifting minyak ditargetkan sebesar 740 ribu – 760 ribu barel per hari, dan lifting gas mencapai 1.050 – 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
sumber: cnnindonesia.com
EmoticonEmoticon